Evaluasi kesiapsiagaan dari pengalaman 10 Oktober

Pada hari kejadian, hujan deras mengguyur Padang selama lebih dari delapan jam. Selanjutnya, tanggul sungai di Kuranji jebol. Genangan meluas ke tiga kecamatan dalam waktu kurang dari tiga jam. Meski begitu, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 238 jiwa dari titik-titik terparah. Secara keseluruhan, tidak ada laporan korban jiwa, dan BPBD segera membuka posko pengungsian bagi warga terdampak.

Kecepatan respons ini menjadi modal penting. Namun, peneliti CSIS, Deni Friawan, menilai perbaikan infrastruktur di hilir saja tidak cukup. Otoritas juga harus menangani kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di hulu. Ia menyebut vegetasi yang terdegradasi di hulu meningkatkan limpasan air. Sedimentasi di bagian hilir sungai pun ikut meningkat.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan rehabilitasi DAS hulu. Ia juga mendorong pengelolaan lahan kritis dan perlindungan kawasan tangkapan air. Selain itu, ia mendorong pengendalian penggunaan lahan yang meningkatkan risiko banjir. Semua ini menjadi bagian dari mitigasi yang lebih menyeluruh.

Rekomendasi mitigasi jangka panjang

Deni Friawan merekomendasikan proses yang sistematis. Pertama, mengidentifikasi area yang terdegradasi. Selanjutnya, merehabilitasi area itu dan memantau aktivitas ekonomi di sana. Pada akhirnya, ia merawatnya secara berkelanjutan. Di samping itu, ia mendorong pemetaan sumber erosi dan area kritis agar prioritas rehabilitasi lebih terarah. Selain itu, ia mendorong penegakan kewajiban pemulihan lingkungan bagi pihak yang merusak kawasan hulu.

Selain itu, ia merekomendasikan skema pembiayaan berbasis hasil untuk proyek multi-tahun. Sebagai contoh, capaian yang terukur menjadi tolok ukur, seperti perbaikan kondisi lahan dan penurunan sedimentasi. Jumlah infrastruktur yang tim selesaikan bukan ukuran utama.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu memimpin dan membiayai pemulihan kawasan hulu. Alasannya, pemerintah pusat memegang kewenangan atas sungai, hutan, dan penegakan hukum lingkungan. Sebagai contoh, ia menyebut penyegelan lima perusahaan tambang ilegal pada Desember 2025. Langkah ini memerlukan pengawasan berkelanjutan agar sedimentasi tidak terulang.

Agenda mitigasi struktural yang sudah berjalan

Di sisi lain, Kementerian PU tetap melanjutkan agenda infrastruktur di hilir. Agenda ini mulai berjalan sejak pertengahan Oktober. Tim memulai pengerukan muara Batang Kuranji pada 13 Oktober. Target pengerukan ini rampung dalam dua bulan. Sementara itu, Kementerian PU menargetkan check dam permanen di kedua sungai itu. Targetnya rampung dalam waktu sekitar enam bulan.

Program ini mencakup normalisasi alur sungai dan peninggian tanggul permanen. Selain itu, pembangunan sabo dam turut menahan sedimen dari hulu. Sejak 15 Oktober, mobilisasi alat berat tambahan untuk mendukung pekerjaan ini pun sudah berjalan.

Dengan demikian, pekerjaan fisik di hilir ini menjadi pelengkap. Pekerjaan ini melengkapi rekomendasi rehabilitasi hulu dari kalangan peneliti. Meski begitu, keduanya memerlukan waktu dan koordinasi lintas instansi yang tidak sebentar.

Butuh jasa kontraktor? Hubungi Ardhiya!