Realisasi naik, tetapi laju masih jauh dari kebutuhan

Sepanjang dua pekan terakhir, realisasi FLPP bergerak naik dari 154.034 unit pada 21 September menjadi 166.938 unit pada 4 Oktober 2026. Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan 39.140 unit.

Dari posisi 21 September hingga 4 Oktober, tambahan penyaluran sekitar 12.900 unit atau rata-rata sekitar 1.000 unit per hari (perhitungan redaksi). Jika dikonversi ke bulanan, laju itu masih berada di kisaran separuh dari kebutuhan 65.000 unit per bulan.

Pemerintah siapkan akad massal dan satuan tugas

BP Tapera menyiapkan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026 di Jawa Timur, mencakup rumah tapak dan rumah susun. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta BP Tapera bekerja lebih cepat dan melaporkan progres secara terbuka.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyatakan pemerintah harus tetap optimistis dan memperkirakan penyaluran melonjak di tiga bulan terakhir, mengikuti pola tahun lalu. Sejumlah langkah yang disiapkan:

• Satuan tugas bersama BP Tapera, kementerian, dan mitra dengan evaluasi mingguan hingga akhir tahun.
• Fokus pada calon pembeli berpenghasilan tetap, yakni ASN, karyawan swasta, dan buruh, karena lebih mudah lolos verifikasi bank.
• Kerja sama dengan bagian SDM perusahaan untuk memetakan calon pembeli. BP Tapera memperkirakan potensi tambahan 48.679 unit dari jalur ini.
• Pembukaan pasokan rusun subsidi setelah terbitnya Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026. Hingga 21 September, 3.904 unit rusun sudah diunggah pengembang ke sistem.
• Pertukaran data antara pengembang, bank penyalur, dan BP Tapera untuk menutup selisih informasi.

Pengembang: masalahnya di permintaan, bukan pasokan

Ketua Umum Himperra Ari Tri Priyono menyebut penjualan rumah subsidi tahun ini turun lebih dalam dibanding masa pandemi. Menurutnya, persoalan pengembang bukan di sisi pasokan. Salah satu penyebabnya, calon pembeli muda terhambat catatan kredit di SLIK OJK, termasuk tunggakan pinjaman online.

Kepala Riset Colliers Indonesia Ferry Salanto menilai akar masalahnya adalah kemampuan membayar dan kelayakan kredit, bukan sekadar perubahan gaya hidup generasi muda. Relaksasi OJK yang tidak lagi menghalangi pengajuan dengan tunggakan di bawah Rp1 juta disebut belum banyak mengubah sikap hati-hati bank.

Biaya bangun naik, harga rumah tapak belum disesuaikan

Dari sisi penyediaan, BPS mencatat inflasi bangunan tempat tinggal 10,03% secara tahunan pada Agustus 2026, sementara kelompok konstruksi naik 9,52%. Batas harga rumah subsidi tapak belum disesuaikan sejak ketetapan 2024. Kenaikan biaya pembangunan dan harga lahan disebut menjadi kendala dari sisi penyediaan.

Perbandingan dengan 2025

Penyaluran tahun ini tertinggal dari tahun lalu pada periode yang sama: 111.537 unit hingga 23 Juli 2026, dibanding 129.773 unit pada pertengahan Juli 2025. Sepanjang 2025, FLPP tersalurkan 278.868 unit. BP Tapera mencatat angka 2025 turut terdorong limpahan dari 2024 ketika kuota terbatas, sehingga perbandingan tahunan tidak sepenuhnya sebanding.

Kebutuhan hunian masih besar

Di Jawa Barat, tercatat 2.025.120 rumah tangga atau 14,21% belum memiliki rumah. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut akses pembiayaan perlu terus diperluas bersama bank penyalur.

Yang perlu diperhatikan calon pembeli

Kuota FLPP nasional masih tersedia sebanyak 183.062 unit hingga akhir tahun. Dengan pemerintah mendorong akad massal dan penyaluran ke pekerja berpenghasilan tetap, kesiapan berkas dan riwayat kredit menjadi penentu utama pengajuan KPR.

Butuh jasa kontraktor? Hubungi Ardhiya!